Berpotensi Menyimpang, Nasib Departemen Mikat HMEI Ditentukan Muswa

Undip (22/12) – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam (HMEI) Undip tahun kepengurusan 2017-2018 mengumumkan pembentukan kepengurusan baru via akun Line mereka. Menariknya, ditemukan satu departemen baru bernama Minat dan Bakat (Mikat). Padahal dalam Pedoman Pokok Organisasi (PPO) terutama pasal 24 ayat 2 menjelaskan bahwa cakupan pengurus inti dalam sebuah himpunan adalah ketua & wakil; sekretaris; bendahara; bidang penelitian, penalaran, dan keilmuan; bidang kehumasan; bidang keorganisasian dan kesejahteraan mahasiswa (kesma); bidang akademik; dan bidang kepedulian sosial. Tidak ada bidang Mikat maupun sejenisnya.

Naufal Haidar Farras (Ketua HMEI periode 2018) menjelaskan bahwa semenjak pencalonan dirinya sebagai ketua, ia memang ingin membuat Departemen Mikat. Tujuannya adalah untuk mewadahi para atlet yang ada di program studi Ekonomi Islam (Ekis). “Kita ingin kalau Ekis itu menjadi salah satu penyumbang atlet terbaik, terbanyak, dan kalau bisa juga, di dalam internal [FEB] sendiri juga Ekis itu menjuarai misalnya seperti Ecochamp, dan sebagainya,” ujar Naufal.

Pembentukan Departemen Mikat oleh HMEI berpotensi menyimpang dari PPO pasal 24 ayat 2 seperti yang disebutkan di awal. Namun dalam PPO sendiri tidak dituliskan secara jelas tentang larangan pembentukan departemen selain yang tercantum pada PPO pasal 24 ayat 2. Aulia Pradipta Prabandaru (Ketua Senat Mahasiswa FEB periode 2017) menjelaskan bahwa pada prinsipnya yang tercantum dalam PPO pasal 24 ayat 2 adalah perangkat minimal dari kepengurusan inti sebuah himpunan, dan belum tentu yang tidak tercantum dalam peraturan tersebut dilarang. “Di musyawarah mahasiswa (Muswa) adalah tempatnya untuk merumuskan kebijakan itu. Kesepakatan [Muswa] di tahun itu mengatakan bagaimana, apakah sama sekali tidak boleh, ataukah boleh, ya dipersilakan. Tergantung kebijaksanaan dari masing-masing ketua ormawa,” jelasnya.

Mahasiswa yang akrab disapa Dipta tersebut juga menambahkan bahwa himpunan memiliki ranahnya sendiri untuk mengembangkan pelayanan dalam bidang akademik, dimana hal tersebut menjadi roh suatu himpunan dibentuk. Kekhawatiran muncul ketika suatu himpunan mengadakan acara yang konteksnya tidak relevan dengan kata “himpunan” itu sendiri. “Kalau misalkan masih dalam mengadakan lingkup kompetisi olahraga bagi warga jurusannya, itu kan masih relevan dengan poin dia menghimpun mahasiswa di departemennya untuk bisa bersatu di bidang olahraga,” katanya.

Menanggapi pembentukan Departemen Mikat oleh HMEI, Dipta tidak bisa menyalahkan maupun membenarkannya. “Karena ternyata setelah dikonfirmasi, Mikat itu tadi untuk mengadakan kegiatan internal program studinya, seperti event olahraganya,” ungkapnya. Dipta mengaku pihaknya telah memberikan saran kepada pihak HMEI agar tidak menggunakan istilah Mikat.

Naufal menegaskan bahwa Departemen Mikat dalam HMEI tidak akan membuat acara seperti pentas seni, karena konsentrasinya adalah untuk pelatihan dan pengembangan atlet-atlet yang ada di Ekis. “Teman-teman kita enggak semua itu berfokus pada akademik, enggak semua berfokus pada LKTI, PKM, karena kan dari Ekis memang cukup banyak yang berfokus sama itu. Tapi ada teman-teman kita yang juga butuh pengembangan di bidang non-akademik seperti basket, futsal, badminton, dan sebagainya,” jelasnya. Setelah menerima banyak masukan, Naufal berencana akan mengubah nama Departemen Mikat menjadi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Ini adalah kasus kedua, setelah di kepengurusan sebelumnya HMEI juga membuat departemen di luar PPO pasal 24 ayat 2 yaitu Departemen Ekobis yang hingga kini tetap berjalan. “Sebenernya ini semua berawal ketika muswa tahun lalu ya, ketika pembahasan PPO-GBHK. Tahun lalu itu memang dipermasalahkan ada dua departemen, itu Departemen Ekobis sama Departemen Mikat. Nah Ekobis ini tahun lalu lolos, diperbolehkan himpunan memiliki Departemen Ekobis. Tapi dengan catatan itu hanya untuk pendanaan internal,” terang Naufal Lazuardi (Ketua HMEI periode 2017).

Ketua Senat Mahasiswa FEB terpilih, Afif Arfenda, berpesan agar jangan sampai proker dari departemen baru di HMEI ini, kelak apapun namanya, tumpang tindih dengan proker UKM-F terkait. Selebihnya akan diserahkan pada forum Musyawarah Mahasiswa (Muswa). “Jadi aku sudah hubungi ke Naufal [Haidar Farras], ya ini mempertimbangkan masalah stabilitas ya. Mereka sudah membentuk [Departemen Mikat], staf-stafnya pun sudah ada, sudah oprec gitu, jika memungkinkan akan aku kembalikan ke muswa, ke para pimpinan [ormawa] baiknya seperti apa,” tutup Afif.

Reporter: Nadia Shafira Wijaya, Dirga Ardian Nugroho

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *