Dialektika Politik Jokowi, Jokowi dan Jokowi

Menuju pergantian tahun 2015, mari merefleksikan diri sendiri utamanya terhadap bangsa Indonesia selama tahun 2014 ini. Sepanjang tahun 2014 yang mana merupakan tahun politik, tentu kita mendapatkan momentum-momentum segar untuk dikaji demi menyiapkan gagasan serta aksi solutif untuk kedepannya. Salah satu momentum penting yang kita ingat dan ketahui bersama adalah fenomena Jokowi atau Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia 2014-2019.

Jokowi adalah fenomena. Mari kita lihat ke masa lalu untuk digunakan sebagai pembelajaran di masa depan. Pada awal tahun 2014, nuansa politik mulai nampak. Jokowi yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, menjawab sebuah pertanyaan yang kita semua ketahui mengenai adanya kemungkinan beliau maju dalam kontestasi pemilihan umum presiden-wakil presiden Indonesia 2014. Jawaban yang dikemukakan Jokowi selalu terkesan tidak pasti bahkan tidak niat. Sampai akhirnya dengan adanya dinamika yang terjadi, beliau mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada hari Jumat, 14 Maret 2014 di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara karena adanya mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Efek Jokowi atau jokowi effect merupakan istilah yang diciptakan media untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran sosok Jokowi terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, pendeklarasian Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden-wakil presiden 2014 diyakini dapat mendongkrak suara PDI Perjuangan hingga 30%. Sementara itu, di pasar modal, efek Jokowi dikatakan dapat meningkatkan gairah penanam modal karena beliau dinilai mempunyai rekam jejak yang bersih, pro-rakyat, dan tegas.

Setelah Jokowi memperoleh mandat dari Megawati, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat dari 152,47 poin menjadi 4.878,64, sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386. PDI Perjuangan juga mencoba menggunakan Jokowi dalam kampanyenya untuk mencapai target suaranya sebesar 25%. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDI Perjuangan gagal mencapai 20% sehingga para analis politik mulai meragukan efek Jokowi. Dalam bidang ekonomi, hal ini berdampak pada IHSG yang turun 3,2 persen menjadi 4.765,73 yang mana merupakan penurunan terbesar semenjak 27 Agustus 2013. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah dari 11.309 menjadi 11.342.

Mari kita kaitkan fenomena Jokowi ini dengan teori kritis. Seperti yang kita ketahui teori kritis merupakan sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Fenomena Jokowi terlepas dari sisi positif maupun sisi negatif paling tidak bisa kita pahami dari sudut pandang teori dialektika Hegel yang biasa menjadi rujukan ilmiah manakala membahas proses perubahan sosial dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Proses dari dialektika Hegel adalah tesis yang dalam pengujian antitesis selalu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menghasilkan tesis yang mutlak. Namun kaitannya dengan teori kritis, fenomena seperti ini masih harus dikritisi karena pada dasarnya dalam kehidupan, manusia tidak selalu puas seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan analisa dialektika, fenomena kecintaan rakyat terhadap Jokowi pada mulanya memang didasarkan karena rakyat sudah jengah setelah sekian lama sebelumnya dipimpin oleh elite dengan segala gaya dan perilakunya. Adanya Jokowi ini bertolak belakang dengan elite. Jokowi menggunakan pendekatan human in touch dan kepemimpinan secara merakyat. Jokowi datang pada waktu yang tepat yang mana saat itu menjadi obat kehausan rakyat yang mengidamkan sosok pemimpin yang benar-benar merakyat sekaligus penenang kebatinan rakyat. Namun, mari kita renungkan dengan adanya dinamika waktu.

Teori kritis akan selalu ada sepanjang waktu. Untuk sehat memang kita terkadang membutuhkan obat yang pahit. Selama Jokowi tidak bisa mengatur tempo kerjanya secara apik dan tepat, maka antitesis dari kepemimpinan Jokowi pasti akan ada. Hukum alam memang tidak selamanya berlaku tetapi konsekuensi akan selalu terjadi. Fenomena Jokowi mari kita jadikan pelajaran agar sikap positivisme dan optimisme dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi semuanya dapat berjalan baik dan menghasilkan hal yang baik pula. Mari kita kawal keberlanjutan pemerintahan kedepan dengan aksi yang tepat dan kritik yang solutif.

Sapto Setyo Nugroho, Ilmu Pemerintahan FISIP Undip

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *