Dinilai Mengancam Sekolah Berbasis Islam, Ribuan Orang Gelar Aksi Tolak Full-Day School

Semarang (22/7) – Ribuan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) mengadakan aksi menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 23 tahun 2017 tentang penerapan lima hari sekolah atau full-day school di depan Gedung Gubernur & DPRD Jawa Tengah, Jumat (21/7). Mayoritas peserta aksi berasal dari warga Nahdlatul Ulama (NU), yang terdiri dari golongan pelajar, mahasiswa, santri bersama ustadz dari pondok pesantren, madrasah diniyah, dan Tempat Pendidikan Al-Quran (TPQ) Kota Semarang dan daerah lainnya di Jawa Tengah.

Massa bergerak seusai melaksanakan ibadah Jumat di Masjid Baiturrahman Simpang Lima sekitar pukul 13.15 WIB, lalu memutari Simpang Lima untuk menuju Gedung Gubernur & DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Ratusan pasukan dari Banser NU dibantu kepolisian setempat mengawal pergerakan massa yang terus meneriakkan yel-yel dan bersholawat.

Setibanya di lokasi, perwakilan massa silih berganti maju menyampaikan orasinya. Hudallah Ridwan sebagai koordinasi aksi menyampaikan bahwa full-day school membawa mudharat (dampak negatif) yang lebih banyak daripada manfaatnya. “Dari sisi budaya, mengancam sistem pendidikan yang selama ini dilangsungkan di dalam madrasah diniyah (madin) maupun pondok pesantren,” kata pria yang akrab disapa Gus Huda tersebut. Sistem pendidikan di madrasah diniyah dan pondok pesantren berbeda dengan sekolah biasa, yaitu adanya jam tambahan untuk mengaji yang sering disebut sekolah sore. Sedangkan TPQ yang ada di masjid-masjid umumnya berlangsung di sore hari.

Ada tiga pernyataan sikap KMPP yang disampaikan Gus Huda. Pertama adalah menolak dengan tegas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah terbukti menimbulkan keresahan di masyarakat. “Selanjutnya, kami juga menolak kebijakan Pemprov Jateng dan Pemkab/kota di Jateng yang telah sewenang-wenang menerapkan lima hari sekolah di setiap satuan pendidikan. Jelas pemerintah di Jateng tidak mengindahkan permintaan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tukasnya. Terakhir, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan tidak menghilangkan eksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia yang sudah ada sebelum kemerdekaan.

Hamzawi, salah satu peserta aksi, berharap pemerintah mengelola pendidikan yang lebih bagus dengan tidak perlu mengeluarkan aturan full-day school yang merugikan sekolah berbasis agama Islam. ”Karena dari pesantren-pesantren juga banyak mengeluarkan anak-anak yang berintelektual tinggi kemudian mampu mengatasi hal-hal yang muncul di masyarakat,” kata pria yang berprofesi sebagai guru di MTs-MA Miftahul Huda Kuripan Purwodadi tersebut.

Reporter: Niki Agni Eka PM

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *