GMPK Semarang Raya Kembali Lancarkan Aksi Tolak Pabrik Semen

2GMPK

Semarang (20/3) – Gerakan Mahasiswa Pembela Kendeng (GMPK) kembali melancarkan unjuk rasa untuk menolak pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Aksi yang dimulai pukul 09.30 ini diikuti oleh mahasiswa dari universitas-universitas di Semarang dan sekitarnya. Aksi ini juga merupakan bentuk dukungan/solidaritas GMPK untuk warga Kendeng yang melakukan aksi ‘cor’ kaki dengan menggunakan semen di Istana Negara, Jakarta, sejak 13 Maret silam. Digelar di depan gerbang Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), para aktivis GMPK turut membawa spanduk-spanduk berisi tuntutan mereka.

Dalam aksi ini, massa dari GMPK berhasil  memasuki forum diskusi Ngobrol Gayeng Soal Semen – Urun Rembug Pendirian Pabrik Semen di Rembang yang diadakan di Unimus. Ada pun  Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah tidak dapat hadir dalam diskusi ini dan digantikan oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

GMPK menganggap Ganjar Pranowo sudah melakukan pembangkangan terhadap hukum. Hal ini dikarenakan Ganjar telah mengeluarkan Izin Lingkungan baru untuk pembangunan pabrik semen di Rembang oleh PT Semen Indonesia. “Dan di samping itu, GMPK menyerahkan penghargaan (piagam) kepada Ganjar atas prestasi nya sebagai gubernur lamis di Indonesia,” ujar Samuel Raja Gukguk, salah satu aktivis GMPK-Undip. Piagam tersebut berisi ‘dosa-dosa’ yang telah Ganjar lakukan terhadap masyarakat Kendeng.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016, diketahui bahwa MA mengabulkan gugatan untuk menyatakan batalnya keseluruhan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dan mewajibkan tergugat (Gubernur Jawa Tengah -red) mencabut SK tersebut. Amar Putusan MA tersebut memiliki arti bahwa SK Gubernur Jawa Tengah yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan batal dan wajib dicabut oleh gubernur.

Alih-alih mencabut SK tersebut, Gubernur Jawa Tengah justru menerbitkan Izin Lingkungan baru  yakni SK No. 660.1/6 tahun 2017. SK ini dianggap oleh aktivis GMPK sebagai bentuk kesewenangan dan bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Ada empat poin tuntutan yang diajukan dalam aksi ini, yakni :
1. Memerintahkan Presiden RI, Joko Widodo, untuk menemui ibu rembang, dan masyarakat yang melakukan aksi penolakan pabrik semen di depan Istana Negara;
2. Memerintahkan kepada Presiden Presiden RI, untuk mencabut Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/6 tahun 2017.;
3. Memerintahkan kepada Presiden RI, untuk memoratorium pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng; dan
4. Merehablitasi masyarakat yang sudah menjadi korban akan pendirian pabrik semen di Rembang.

Reporter : Akhmad Sadewa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *