Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

oleh Julian Karinena*

Indonesia sebagai negara demokrasi, seperti halnya negara dengan sistem demokrasi lainnya, Indonesia tentunya memiliki pilar demokrasi. Tiga pilar demokrasi yang pertama adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga pilar tersebut tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Seakan belum cukup, banyak yang menyebut bahwa selain ketiga pilar demokrasi tersebut terdapat pula pers yang juga mampu memberi pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak heran kemudian kebebasan pers disebut sebagai pilar demokrasi yang ke empat. Pers digadang-gadang sebagai pilar demokrasi yang ke-empat bukan tanpa alasan. Nyatanya pers menjadi alat kontrol social yang kemudian memiliki pengaruh pada pemerintah pada setiap kebijakannya dan juga memiliki kontrol atas masyarakat.

Pers di Indonesia sendiri sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu pers mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Meskipun terdapat ancaman Persbredel Ordonante (larangan terbit) dari pihak Belanda, nyatanya pers Indonesia terus mampu menggerakan kesadaran rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada masa orde baru, pers mampu mempublikasikan berita kepada masyarakat luas setelah pada masa orde lama pers mengalami pengekangan dalam publikasi oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Meskipun kemudian pada masa orde baru, pers dalam publikasi berita masih dikendalikan oleh pemerintah. Runtuhnya rezim orde baru pun terdapat sumbangsih dari pers.

Setelah masa orde baru runtuh yaitu saat masa reformasi, pers Indonesia berubah menjadi pers yang bebas. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Meskipun pers dijamin kebebasannya dalam pembuatan dan publikasi berita tetapi dalam kerjanya pers harus mentaati kode etik jurnalistik. Artinya pers tidak sepenuhnya bebas, pers harus berjalan dengan etika, moral, hati nurani, dan juga hukum. Dalam praktik di lapangan, pada masa reformasi pun, pers tidak benar-benar bebas. Pers banyak dibungkam dengan alasan pencemaran nama baik yang dijamin dalam KUHP. Semakin berkembang, pers banyak dikuasai oleh kapitalis, politisi, atau siapa saja yang memiliki modal. Dengan demikian pemberitaan yang dilakukan pers tidak lagi objektif dan diselipi kepentingan-kepentingan.

Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pers Bab II Pasal 4. Meski sudah dijamin dalam undang-undang, faktanya kebebasan pers di Indonesia masih sering diciderai. Tahun 2016 silam, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan surat teguran ke beberapa stasiun televisi khususnya program jurnalistik. KPI meminta stasiun TV mengurangi liputan live. Tindakan ini tentu tidak sesuai dengan UU No. 9 Th. 1999 Pasal 4 ayat 2 “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberendelan atau pelarangan penyiaran”. Kasus penangkapan wartawan, penganiayaan terhadap wartawan, perampasan alat liputan saat sedang bertugas merupakan bukti nyata bahwa pers dalam hal ini wartawan belum terlindungi dan juga menciderai undang-undang kebebasan pers. Selain hal-hal yang bersifat fisik, kebebasan pers kerap diusik idealismenya oleh pemilik media yang turut campur dalam keredaksian.

Kebebasan pers di Indonesia tidak sepenuhnya merata. Di Papua, contohnya. Di Papua, wartawan mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah terhadap jurnalis orang asli Papua. Selain itu, jurnalis di Papua dibatasi pemberitaannya. Masih banyak pembatasan-pembatasan lain terhadap kebebasan pers di Papua. Bahkan pemerintah sulit untuk menerima jurnalis dari asing yang ingin melakukan peliputan di Papua.

Kebebasan pers Indonesia, di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2016, menduduki posisi ke dua puluh tiga yang artinya tingkat kebebasan pers di Indonesia adalah setengah bebas. Pada tingkat dunia, Indonesia berada pada posisi 130. Pada tahun 2017, kebebasan pers Indonesia berada pada posisi 124. Meskipun meningkat, peningkatan itu terjadi bukan karena kebebasan pers di inonesia semakin baik namun karena kebebasan pers negara lain memburuk. Posisi ini disematkan oleh Freedom House. Mirisnya, kebebasan pers di Indonesia tidak lebih baik dari Timor Leste, yang dulu merupakan bagian dari Indonesia.

Kembali pada bahasan awal, pers dianggap sebagai pilar demokrasi yang ke-empat. Meskipun telah banyak disebut sebagi pilar demokrasi yang ke-empat nyatanya hal ini dibantah oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono. Margiono mengatakan bahwa pers sebagai pilar ke-empat demokrasi hanya klaim sepihak dari orang-orang pers.

Terlepas dari kebebasan pers yang belum sepenuhnya bebas, pers yang masih banyak berkerja tidak sesuai kode etik jurnalistik, pencideraian terhadap undang-undang tentang pers, kebebasan pers yang digadang-gadang sebagai pilar demokrasi yang ke-empat, nyatanya pers sudah dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers mampu menggerakan masyarakat. Pers mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat maupun pemerintah. Pers telah memiliki banyak pengaruh. Tantangan pers yang harus dihadapi dan diselesaikan adalah bagaimana menyajikan berita sesuai hati nurani dan juga memerangi berita hoax.

*Penulis adalah mahasiswi FEB Undip

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *