Kesiapan Desa dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

FEB Undip (8/10) – Undang-undang Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2014 merupakan UU baru tentang desa. Adanya undang-undang tersebut diharapkan suatu desa dapat menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera, sehingga akan terwujud desa mandiri. Kelompok Studi Masalah Ekonomi dan Sosial (Kesmes) FEB Undip mencoba memperkenalkan UU ini lewat penyelenggaraan diskusi publik tentang bagaimana kesiapan desa dalam mengimplementasikannya. Acara berlangsung di Hall Gedung C FEB Undip pada pukul 10.00.

Acara diskusi ini dihadiri oleh empat pembicara, yaitu Ady Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Jawa Tengah; Akademisi Universitas Diponegoro yaitu Purbayu Budi Santoso; Suryokoco Suryoputro sebagai Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara; dan Kepala Desa Kembangsari, Kab. Temanggung, Mujiyanto. Pemilihan keempat pembicara di atas diakui panitia sebagai suatu kedala tersendiri dikarenakan pelopor dibentuknya UU desa ini tidk dapat memenuhi undangan. Terlepas dari adanya kendala tersebut, panitia berharap agar masyarakat tahu tentang implikasi aparatur desa terkait undang-undang terbaru ini.

Diskusi dimoderatori oleh Maruto Umar Basuki selaku Akademisi Universitas Diponegoro dan diawali dengan kata sambutan dari Fairuz Rifqoh selaku ketua penyelenggara acara, serta kata sambutan sekaligus pembukaan diskusi publik oleh Anis Chariri. Materi pertama disampaikan oleh Ady Prabowo yang mengatakan bahwa jika pembangunan di desa tidak diikuti dengan sikap mental aparatur desa dan pelaku ekonomi desa, maka hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendamping dari aparatur pemerintah. Selanjutnya, Suryokoco Suryoputro menjelaskan tiga poin penting pembangunan desa yaitu strukturisasi desa, eksistensi pemahaman perencanaan, dan revitalisasi monografi desa. Purbayu Budi Santosa memaparkan tentang kesiapan desa ditinjau dari teori ekonomi kelembagaan dan teori wilayah dimana peraturan baik formal maupun informal akan bergantung pada aparatur desa dan akan menjadi masalah yang krusial. Menurut Mujianto, adanya undang-undang desa ini merupakan berkah karena masalah pendanaan sudah tersedia. Masalah yang diperdebatkan dalam diskusi publik ini adalah undang-undang desa merupakan produk yang dibutuhkan tetapi tidak dianggap serius. Menurut UU desa, syarat pendidikan kepala desa minimal SMP sementara untuk aparatur desa minimal SLTA, padahal seharusnya pendidikan kepala desa lebih tinggi daripada aparatur desa.

Reporter : Henty, Bella

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *