Konsolidasi Melawan Pelemahan KPK

DSC_0285 (1)

Undip (24/02) – Belakangan ini tengah menyeruak isu terkait undang-undang yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Guna mewadahi aspirasi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai revisi UU KPK, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) Bidang Sosial Politik (Sospol) menyelenggarakan Konsolidasi dan diskusi umum terkait revisi UU KPK. Diskusi yang berlangsung di Student Centre Undip tersebut dihadiri oleh 79  peserta dari kalangan mahasiswa maupun akademsi terkait. Adapun mahasiswa yang hadir terdiri  dari mahasiswa Undip dan Uneversitas Negeri Semarang (Unnes) serta akademisi Undip.  Senin (22/02) lalu, BEM Undip juga telah menggelar diskusi umum dengan tema serupa.

Dimulai pukul 16.00, diskusi ini menyinggung kebijakan DPR dalam mengeluarkan revisi UU KPK. Hal tersebut dinilai dapat melemahkan fungsi KPK yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Adanya Dewan Pengawas yang mengintervensi kerja KPK dinilai sebagai salah satu upaya pihak berkepentingan untuk memuluskan tidakan korupsi. Mayoritas peserta diskusi yang menolak revisi tersebut memandang bahwa hal tersebut dapat merugikan negara dan KPK.

Poin-poin revisi tersebut dinilai tidak ada yang menguatkan fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi. Revisi UU KPK sendiri sudah disuarakan semenjak tahun 2011 silam yang terdiri tiga revisi dan terdapat 17 poin yang bermuara untuk melemahkan fungsi KPK. Hingga kini Presiden Joko Widodo masih menunda pembahasan revisi UU KPK. Oleh karenanya kalangan mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat sipil beramai-ramai menggelar aksi penolakan revisi UU KPK oleh pemerintah.

Tri Nur Hidayah, salah satu peserta, berpendapat bahwa diskusi mengenai revisi UU KPK sangat menarik dan cukup ampuh dalam menempa mahasiswa agar lebih kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa Ilmu Keperawatan Undip juga berharap agar ke depannya hasil diskusi ini tidak hanya menjadi kajian semata, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Para peserta tampak antusias dalam mengikuti konsolidasi ini. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang menyampaikan opini dan saran mereka. Diskusi ini juga rencananya akan dilanjutkan dengan forum yang lebih kompleks lagi dan dihadiri oleh para mahasiswa dan akedemisi profesional pada hari Kamis mendatang (25/02) bertempat di Fakultas Hukum Undip.

“Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa elemen masyarakat menolak adanya revisi UU KPK, dan mahasiswa, maupun akademisi lainnya akan siap sedia dalam melakukan pergerakan secara serentak demi Indonesia tercinta yang lebih baik, ujar Firdaus Silabi Al-Attar, Kepala Bidang Sospol BEM Undip. (nw)

Reporter : Hesti, Intan P

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *