Lewat Diskusi, A.S.U Ajak Mahasiswa Undip Peduli Warga Tambakrejo

Undip (14/3) – Bertempat di Student Center Undip, Aliansi Suara Undip (ASU) gelar diskusi bersama perihal isu Tambakrejo. Isu ini sendiri sedang hangat-hangatnya dibicarakan seiring dengan rencana Pemerintah Kota Semarang untuk menormalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Tambakrejo sendiri merupakan sebuah dusun di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Semarang.

“Alasan mengadakan acara ini lebih kepada bagaimana isu Tambakrejo dari warga sama-sama untuk dibawa ke mahasiswa, dalam artian kepedulian mahasiswa sangat diperlukan dalam permasalahan Tambakrejo ini. Nah yang kedua untuk mencerdaskan mahasiswa. Warga tidak dilibatkan dalam partisipasi pembangunan normalisasi BKT. Nah itu kan juga permasalahan yang harusnya mahasiswa tau. Apalagi Tambakrjeo kan di Semarang, nah masa untuk mahasiswa Undip masa tidak mau terlibat secara langsung. Dengan alasan itu ya kita pengen ngadain acara ini,” jelas Ulil, salah satu penggagas diskusi ini.

Sebelumnya, pernah diadakan diskusi serupa tapi masih berskala kecil dari mahasiswa FISIP. Terkhusus Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan pernah mengadakan kajian serupa. Perbedaannya, Aliansi Suara Undip mengundang pembicara ahli, tidak hanya diskusi antarmahasiswa saja. Diskusi dibuka oleh moderator Trisna Anjas Sari (Ilmu Sejarah 2016) kemudian dilanjutkan paparan penjelasan dari pemateri, Arif Adi Putero dari PATTIRO Semarang dan Nico Andi Wauran dari LBH Semarang. Keduanya telah mendampingi warga Tambakrejo selama dua bulan dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Problematika yang muncul bukan pada penolakan warga terhadap proyek normalisasi, melainkan tempat relokasi yang jauh dari lokasi mata pencaharian mereka. Sebagian besar warga Tambakrejo bekerja sebagai nelayan, yaitu sekitar 60% – 70% dari 148 KK. Selain nelayan, warga Tambakrejo ada yang berprofesi sebagai penambak ikan. Jadi, mau tidak mau mereka harus bekerja di wilayah pesisir. Jarak yang jauh membuat mereka berpikir ulang untuk menghuni rusunawa Kudu yang berada di Genuk. Terlebih rusunawa Kudu dalam keadaan belum siap dihuni.

Kedua narasumber juga telah meminta transparansi pemerintah dalam dokumen perizinan pengadaan proyek. “Mengenai dokumen DED (Detail Engineering Design) belum kita dapatkan. Kedua, mengenai AMDAL pun sudah kita akses, belum juga kita dapatkan. Master plan pembangunan kita minta ke BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) itu juga belum kita dapatkan,” papar Arif. Ketiga dokumen tersebut sangat dibutuhkan saat pembangunan. Maka, PATTIRO dan LBH Semarang berusaha membuktikan proyek tersebut itu sah atau tidak.

Dengan adanya diskusi ini, Ulil berharap mahasiswa Undip dapat mengawal isu permasalahan Tambakrejo. “Bersama-sama bersolidaritas menyemangati warga Tambakrejo dalam meminta tuntutan hak-hak mereka. Karena hak-hak warga Tambakrejo adalah hak hak dasar yang diatur dalam norma hukum,” tegasnya.

Reporter: Kurnia Wulandari, Rizka Hesti

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *