Menjaga Independensi Pers di Tengah Pusaran Politik Penguasa

Di zaman modern seperti saat ini, media memiliki peranan yang penting dan beraneka ragam. Menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah salah satu tugas media. Menurut McQuail dalam buku Mass Communication Theories, terdapat enam perspektif dalam melihat media terkait dengan peran media itu sendiri. Pertama, media dipandang sebagai jendela untuk melihat berbagai peristiwa yang terjadi. Kedua, media sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di dunia. Ketiga, media sebagai filter untuk menyeleksi hal yang layak untuk diberitakan atau tidak. Keempat, media sebagai penunjuk jalan atas berbagai ketidakpastian. Kelima, media sebagai forum untuk menyampaikan informasi dan ide. Keenam, media sebagai partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Berbagai tantangan dihadapi oleh awak media dalam menyajikan berita yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ada satu topik yang kerap dibicarakan oleh masyarakat belakangan ini, yakni mengenai independensi media. Independensi berkaitan dengan kebebasan media di tengah kepungan kepentingan politik sejumlah pihak.

Topik mengenai independensi media menjadi perbincangan hangat yang tak terlepas dari penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Contoh paling membekas ialah ketika beberapa stasiun televisi lebih memihak salah satu pasangan dengan menampilkan berita yang tidak berimbang. Hal ini terjadi karena mereka dimiliki oleh pihak-pihak yang juga berkecimpung di dunia politik. Akibatnya, berita yang disampaikan tak proporsional dan memihak pada salah satu calon yang didukung oleh sang pemilik.

Fakta ini pun memancing reaksi berbagai pihak. Puncaknya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan teguran dan ancaman penutupan kepada lima stasiun televisi yang dinilai tidak menyajikan berita secara proporsional. Menurut Iddy Muzzayad selaku anggota KPI, pemberitaan di lima stasiun televisi tersebut cenderung tendensius.

Kondisi tersebut juga mendapat kecaman dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pers kurang independen dan cenderung terpengaruh oleh kepentingan politik sang pemilik. Pers, khususnya media cetak dan elektronik, dihadapkan pada kuatnya tekanan politis berbagai pihak yang akhirnya memengaruhi isi berita. Dengan penyajian berita yang kurang proporsional dan dibatasinya independensi media, pers pun dijadikan alat propaganda kepentingan politik pihak tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2009 mengenai kebebasan pers.

Selain bertentangan dengan peraturan, adanya campur tangan politik dalam pers menandakan turunnya kualitas pemberitaan. Padahal menurut Kode Etik Jurnalistik, berita adalah cerminan pers yang independen dan profesional. Akan tetapi kenyataannya, isi berita yang ada cenderung kurang proporsional, karena kepentingan politik telah masuk dalam dapur redaksi.

Lantas bagaimanakah pers harus bersikap? Menurut saya, pers harus independen dan juga bertanggung jawab. Pers sepantasnya menyajikan berita yang cover both side, agar masyarakat bisa tahu kenyataan yang terjadi dan tidak mudah terpengaruh oleh ‘serangan-serangan’ yang dilayangkan oleh awak media nakal. Tak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan media akan membentuk opini publik. Melalui pemberitaan, suatu kelompok bisa mengarahkan opini masyarakat ke satu sudut pandang.

Memang tidak mudah untuk menjaga independensi pers di tengah kuatnya pusaran arus politik, akan tetapi bukan tidak mungkin pers akan netral dan mampu memberikan berita yang berimbang. Peran dari berbagai kalangan sangat dibutuhkan untuk mendapati pers yang independen dan profesional. Selain tugas dari reporter, editor, pemimpin redaksi, dan awak media lainnya, peran serta pemerintah, dewan pers, KPI, dan masyarakat juga dibutuhkan guna menciptakan iklim jurnalis yang kondusif.

Reporter sebagai pencari berita harus melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan menggali informasi seakurat mungkin. Editor harus bisa menyaring berita yang layak ditampilkan dan memilih bahasa agar tidak menyudutkan satu pihak. Pemimpin redaksi bertugas untuk mengarahkan isi berita agar bisa disampaikan secara lengkap, akurat, dan proporsional. Pemerintah pun diharapkan dapat berperan dalam menciptakan regulasi untuk mencegah pelencengan berita dan menindak pers yang tidak profesional.

Dewan pers dan KPI diharapkan bisa bertindak tegas terhadap media yang melanggar peraturan dan kode etik jurnalistik. Masyarakat berperan untuk mengawasi dan mengritik pers yang tidak indepeden. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang berisi ‘serangan-serangan’ politis. Satu hal lagi yang tak kalah penting ialah perlindungan terhadap awak media. Sering kali awak media mendapat ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang merasa disudutkan. Perlindungan ini penting agar para peramu berita tidak takut untuk menyampaikan informasi yang layak bagi masyarakat.

Profesionalitas dari pemilik media juga turut berperan penting dalam menciptakan independensi pers. Para pemilik sebaiknya bisa memisahkan antara kepentingan politik dengan fakta yang ada di lapangan. Pemilik media diharapkan tidak mengarahkan media yang dimilikinya untuk memihak kepada salah satu pihak.

Intinya menurut saya, pers di Indonesia masih rawan terpengaruh oleh kepentingan politik para penguasa. Akan tetapi, bukan berarti semua awak pers tidak independen. Walaupun cenderung memihak salah satu sisi, terdapat beberapa media yang masih mampu menampilkan berita secara proporsional dan adil. Peran berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengawal awak pers guna menghasilkan berita yang berkualitas. Terakhir, masyarakat juga harus cerdas dalam mencerna isi berita dan tak mudah terpengaruh oleh akal-akalan para penguasa nakal. (nw)

Oleh : Sahniza Tamara Basori, Magang Edents 2013

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *