Pemberlakuan SPI, Kenaikan UKT, dan Cita – Cita Undip Menjadi World Class University

Hangatnya isu kenaikan UKT dan pembebanan SPI bagi mahasiswa baru 2016 mendapat tanggapan dari pihak rektorat. Ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran keuangan Undip menjadi alasan logis kenaikan UKT dan adanya SPI

Salah satu isu terhangat yang beredar di Universitas Diponegoro ialah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan wacana pengadaan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI). Walaupun kenaikan UKT dan pengadaan SPI hanya berlaku bagi mahasiswa baru tahun 2016 yang dinyatakan lolos melalui jalur ujian mandiri, tetap saja hal ini menjadi perbincangan hangat.

Saat ditanyai pertimbanganya tentang UKT dan SPI mahasiswa baru 2016, Darsono selaku Pembantu Rektor II mengatakan bahwa kenaikan hanya diperuntukan bagi mahasiswa baru, sedangkan mahasiswa lama tidak mengalami kenaikan. Alasan dibalik kenaikan UKT ini bahwa beberapa biaya operasional kampus mengalami kenaikan, sedangkan pemasukan dari UKT mahasiswa lama besaranya tetap. “ Masa sih untuk menurunkan biaya (operasional), kemudian aktivitas diturunkan, kan tidak mungkin,” jelas Darsono. Salah satu target Undip untuk menjadi World Class Univesity juga menjadi pertimbangan lain kenaikan UKT dan pengadaan SPI. Memperbanyak jumlah penelitian, meningkatkan aktivitas mahasiswa seperti mengikuti perlombaan, pembangunan, serta pemeliharaan fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan dan laboratorium juga semakin mempertegas dasar kenaikan UKT dan pengadaan SPI.

Langkah Mahasiswa

Sementara itu, isu kenaikan UKT dan pengadaan SPI ini memicu reaksi yang beragam dari kalangan mahsasiswa. “ Dengan kenaikan biaya UKT dan adanya SPI, Undip yang universitas negeri jadi nggak ada bedanya sama universitas swasta,” ujar M. Sodikin selaku Ketua Departemen Kesma & Dimas BEM FEB Undip. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan BEM Undip untuk membuat langkah startegis guna mengawal isu tersebut. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus UKT yang telah terbentuk pada tanggal 8 Maret 2016 lalu.  Adapun anggota satgas ini adalah Divisi Advokasi KESMA BEM Undip, perwakilan 11 fakultas, perwakilan Senat Mahasiswa, dan Majelis Wali Amanat (MWA) Unsur Mahasiswa.

Satgas ini bertujuan untuk memberikan pencerdasan dan mengkaji isu-isu terkait UKT yang berkembang di tengah mahasiswa. Sodikin juga menambahkan bahwa satgas ini nantinya berfungsi sebagai “pengawalan” UKT, apakah penggunaannya sudah benar, bagaimana transparansinya, dan sebagainya. Ia berharap dengan adanya satgas dapat membantu mahasiswa baru agar tidak gagal kuliah terkait kendala biaya. Oleh karena itu, satgas juga akan membentuk posko banding UKT.

Sementara itu, Darsono menjelaskan penggunaan dana  UKT dan SPI. Darsono mengatakan UKT akan diperuntukan untuk kegiatan operasional, sementara SPI berlaku untuk kegiatan diluar operasional seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perkuliahan. Komposisi yang terdapat dalam UKT ialah slot keuangan khusus untuk dosen, biaya operasional Undip, gaji pegawai, dan adanya dana untuk kebutuhan mahasiswa sesuai Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Adapun peran pemerintah tidak seratus persen memberikan subsidi untuk keperluan universitas, sehingga diperlukan sumber pemasukan lainnya. Darsono tak menampik bahwa Undip memiliki rencana untuk membangun hotel yang akan berlokasi di kawasan kampus Pleburan sebagai sumber pemasukan lain. Adapun isu mengenai pengadaan lapangan golf akan direalisasikan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

Audiensi

Berdasarkan hasil audiensi dengan Muhammad Zainuri dan Ambariyanto selaku Pembantu Rektor I dan Pembantu Rektor III, Zainuri memaparkan bahwa perbandingan kebutuhan Undip dalam satu tahun dengan pemasukan Undip selama satu tahun khususnya dari kebutuhan mahasiswa tahun 2015 ialah sebesar 810 milyar. Setelah dikalkulasi, ada 19,8% anggaran yang harus ditutupi dan itu merupakan tugas Pembantu Rektor III. Walau sudah menerima pemasukan dari mahasiswa yang lolos dari ujian mandiri, masih terdapat defisit sebesar 240 milyar yang harus dipenuhi. Dengan demikian, diharapkan pengadaan SPI untuk mahasiswa baru 2016 akan mengurangi defisit khususnya untuk mahasiswa S1. Untuk program DIII tidak ada pemberlakuan SPI, karena kebutuhan dari vokasi sudah mampu ditutupi secara keseluruhan.

Tahun 2016 ini, Undip juga menetapkan tiga puluh persen kuota mahasiswa baru akan diisi oleh mahasiswa dari ujian mandiri. Hal ini bukan didasarkan pada keinginan untuk menambahkan pemasukan, akan tetapi adanya indeks yang menunjukkan pendaftar SNMPTN banyak yang meninggalkan Undip dengan jumlah sebesar tujuh persen mahasiswa yang lolos melalui jalur SNMPTN gagal menyelesaikan pendidikan (di Undip).

Terkait isu mahasiswa yang diterima lewat jalur mandiri tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, Darsono menjawab pemerintah mempunyai skema terkait penerimaan mahasiswa baru, SNMPTN dan SBMPTN. Kedua jalur tersebut mengikuti UKT. “Nah dari UKT itu, kitakan akan dapat dana. Lalu untuk kebutuhan seluruh Undip itukan dananya tinggi, dan ada gap. Nah itu diminta seluruh universitas, bukan hanya Undip diminta mencari cara untuk mendapatkan pendanaan,” tutur Darsono. Menurutnya di beberapa kampus lain, seperti Unair, Unesa, ITB, UI, dan lain sebagainya juga menerapkan sistem yang serupa untuk jalur Ujian Mandiri (UM)  yaitu pemberlakuan SPI diluar dana UKT. Darsono juga menambahkan memang ada perbedaan dalam jalur UM. “Tetapi karena seleksinya tidak sama, maka caranya berbeda. Nah di ujian mandiri tidak ada bidikmisi. Bidikmisi hanya ada di SNMPTN dan SBMPTN,” tutupnya

Himbauan

Ditemui di Gedung Widya Puraya, Darsono menghimbau bahwa mahasiswa lama tidak perlu “heboh” dengan wacana ini. Darsono menegaskan bahwa kenaikan UKT bukanlah hal baru di Undip. Sejak masih menjadi Badan Layanan Umum (BLU), Undip sudah pernah mengalami kenaikan UKT. Adapun perubahan status Undip menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) hanya menjadi salah satu faktor kenaikan UKT dan pengadaan SPI.

Selain itu dengan ditetapkannya sebagai PTN BH, maka keuangan Undip akan diperiksa oleh auditor pusat dan KPK, sehingga harus ada balancing disana. Oleh karena itu, pengadaan SPI diharapkan akan menjadi penyeimbang dan penyehat keuangan universitas agar lebih masuk akal. Hasil audiensi menjelaskan bahwa PTN BH bersifat mandiri sehingga universitas diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan.

Aku pribadi sih nggak setuju ya sama rencana itu. Terutama yang buat jalur UM. Karena aku sendiri kan masuk lewat UM. Kasihan kan udah jalur terakhir masih dibebani biaya yang tinggi,” ungkap Aryandra Anantama, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi 2015. Meskipun begitu, Aryandra akan mendukung, jika kenaikan UKT diberlakukan di semua jalur agar terjadi keadilan di antara mahasiswa baru tahun 2016 dan pembenahan fasilitas agar benar-benar memadai untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa. Ia juga berharap agar calon mahasiswa baru Undip tahun 2016 tidak lantas patah semangat mendengar berita ini. “ Dijaga terus motivasinya. Tetep semangat belajar, soalnya pendidikan emang udah mahal sekarang,” tandasnya. (nw)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *