Pers dan Masyarakat Berkolaborasi, Ciptakan Stabilitas Demokrasi

oleh Dirga Ardian Nugroho*

Pers merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat. Peranannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial membuat eksistensi pers menjadi cukup strategis di tengah masyarakat. Akan tetapi, pers tidak akan mampu menjalankan perannya dengan optimal jika tidak memiliki kebebasan dalam praktiknya. Di Indonesia sendiri, kebebasan pers sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Tentu saja kebebasan yang dimiliki ini, harus diikuti pula dengan tanggung jawab oleh pers itu sendiri.

Independen, objektif, dan profesional merupakan sifat-sifat yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik, yang menjadi pedoman bagi insan pers untuk bertindak sebagaimana mestinya. Hal tersebut bertujuan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan integritas dapat terus ditegakkan. Namun, sering kita jumpai segelintir orang mengabaikan etika tersebut, dan menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki oleh pers.

Tidak dapat dipungkiri, selain menjadi wahana edukasi, pers juga mampu menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat. Sifatnya sebagai kontrol sosial dapat menggiring opini publik ke arah yang salah jika kebebasannya kebablasan. Ditambah dengan semakin pesatnya pekembangan teknologi, gejolak informasi semakin menjadi-jadi. Mulai bermunculan informasi-informasi yang diragukan validitasnya (berita hoax), sebagai hasil dari semakin majunya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Di sini pers dituntut untuk tetap menjaga objektivitasnya, mengingat andilnya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kebebasan Pers sebagai Perwujudan Demokrasi

Pers di Indonesia pernah mengalami masa yang suram. Kala orde baru, pers tidak dapat dengan leluasa mengutarakan kebebasan dan berekspresi seperti sekarang. Kebebasan yang dimiliki dibatasi oleh banyaknya intervensi pemerintah semasa orde baru. Alhasil informasi yang disampaikan tidak akurat dan transparan. Hal tersebut membuat pengetahuan tentang objektivitas informasi perihal baik dan buruknya kondisi pemangku kekuasaan terhadap masyarakat termajinalkan. Jika ada yang berani melawan, maka nasib produk pers tersebut akan dibredel.

Pasca orde baru, kebebasan pers mulai muncul. Kebebasan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan adanya demokrasi. Dimana kita tahu, bahwa kebebasan untuk berpendapat dan berpikir sudah termaktub dalam UUD 1945. Namun, bukan berarti kebebasan yang dimiliki oleh pers ini tidak dikontrol oleh pemerintah, dalam artian agar segala bentuk informasi yang muncul bisa dipertanggung jawabkan dan tidak mencederai Kode Etik Jurnalistik.

Coba saja kita bayangkan, bagaimana jika sistem demokrasi yang menindas masih saja berkembang, segala bentuk kemerdekaan mengutarakan gagasan akan selalu dibungkam, dan muncul kekuasaan yang alergi akan kritik. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, harus terus mampu menjaga independensinya agar tercipta stabilitas demokrasi yang baik.

Berita Hoax, Musuh Pers dan Masyarakat Indonesia

Terlepas dari kebebasan yang dimilikinya, pers di Indonesia ternyata masih memiliki beberapa masalah. Munculnya berita hoax hingga menjalarnya kepentingan golongan tertentu ke dalam diri pers Indoneisa, cukup menjadi sorotan di mata masyarakat. Dampaknya, citra pers di Indonesia mulai dipertanyakan kredibilitasnya.

Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, membawa efek tersendiri bagi dunia pers Indonesia. Kini, informasi yang disebarluaskan tidak hanya melalui media konvensional saja, akan tetapi bisa melalui jejaring internet juga. Hal itu membuat insan pers dengan mudah mengunggah informasi, dan masyarakat dengan mudah dan cepat memperolehnya. Tapi di balik hal itu ternyata perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi pers di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi dalam dunia berita tidak selamanya bersifat positif, hal itu bisa dilihat dengan mulai maraknya berita hoax, kebohongan, dan ujaran kebencian yang mengatasnamakan pers. Bahkan, data Kementrian Komunikasi dan Informatika di penghujung tahun 2016 lalu menyebutkan bahwa terdapat sekitar 800.000 website yang terindikasi sebagai situs berita palsu dan ujaran kebencian. Hal lain yang cukup mengejutkan juga adalah dimana berita hoax yang beredar di internet mampu mendulang keuntungan bagi sang pelaku. Berbagai macam metode pengiklanan yang muncul di laman berita palsu tersebutlah yang bisa mengisi pundi-pundi uang oknum tidak bertanggung jawab itu. Maka tidak heran bila banyak oknum memanfaatkan hoax untuk memperoleh uang dengan cepat, hal tersebut juga dapat memicu semakin berkembangnya penyebarluasan berita hoax.

Dalam kasus ini, pers dan masyarakat memiliki tuntutannya masing-masing. Pers yang berperan sebagai media informasi dan wahana edukasi harus bisa menjaga pendiriannya untuk memegang Kode Etik Jurnalistik, agar tercipta informasi terpercaya yang bisa diserap oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat dituntut untuk lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi setiap berita atau informasi yang ada. Dengan begitu, pers dan masyarakat bisa berkolaborasi untuk memerangi berita hoax agar stabilitas demokrasi bisa terus terjaga.

Independensi Pers dan Kepentingan Pemilik

Hal lain yang sangat krusial pada pers di Indonesia sekarang adalah munculnya pesan-pesan yang ‘dititipkan’ guna memenuhi kepentingan golongan-golongan tertentu.  Begitu jelas pesan-pesan itu muncul ke permukaan, dari yang berbau soal politik hingga ajang saling sikut pemilik sudah menjadi konsumsi publik. Akibatnya mulai muncul anggapan bahwa media massa yang ada di Indonesia sudah tidak netral keberpihakannya. Terlebih dengan adanya kepemilikan media oleh tokoh-tokoh politik.

Dengan munculnya persoalan tersebut, masyarakat tentu saja akan prihatin dan dipusingkan akan hal ini. Mereka yang mengharapkan media yang bertanggung jawab, objektif, dan independen, malah disuguhi oleh berita-berita yang berbau pesan dari kepentingan pihak tertentu. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkualitas dari pers. Tentu saja, di sini masyarakat yang harusnya dilayani, malah dirugikan.

Namun, di tengah maraknya kepentingan pemilik yang menunggangi indepensi pers, kita patut mengapresiasi media massa yang tetap berpegang teguh pada etika yang ada. Dan terus mengedukasi masyrakat Indonesia melalu sajian berita yang informatif tanpa bumbu kepentingan golongan-golongan tertentu.

Kolaborasi untuk Demokrasi yang Lebih Baik

Kebebasan media massa sejatinya tercermin dari dalam diri insan pers itu sendiri, yang diwujudkan melalui profesionalitasnya. Namun, kebebasan itu tidak akan berarti apapun tanpa adanya sinergisitas antara masyarakat, pers, dan entitas lainnya. Karena sesungguhnya kembali lagi bahwa segala bentuk peran pers bersinggungan dengan masyarakat. Dan masyarakat pula harus menentukan sikap akan segala sesuatu yang muncul dari dalam media massa. Maka, haruslah dua elemen itu berkolaborasi agar tercipta iklim demokrasi yang baik.

*penulis adalah mahasiswa FEB Undip

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *