Pers di Tengah Kepentingan Politisi

Abad 21 seakan menjadi revolusi informasi di Indonesia. Berbekal peristiwa reformasi 1998 yang merubah tatanan bernegara di Indonesia, menjadikan setiap orang kembali mendapatkan hak untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini membuat perkembangan pers Indonesia tumbuh pesat, dibuktikan dengan munculnya media-media baru, baik cetak maupun elektronik. Saat ini pers menjadi suatu elemen penting bagi masyarakat Indonesia. Kehadirannya dianggap mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat.  Pers memainkan peran penting dengan memasok dan menyebarluaskan informasi sebagai penentu sikap dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai kesepekatan bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.

Keberadaan pers Indonesia yang dianggap penting oleh masyarakat, membuat para politisi memanfaatkannya sebagai pembentuk opini publik demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kita sudah sama-sama melihat saat pemilihan presiden tahun 2014. Media cetak maupun elektronik menjadi `terkotak-kotak` berusaha menggiring opini publik. Bagaimana tidak, pemilik media khususnya elektronik mempunyai posisi penting di partai politik. Saya tidak heran jika `perang media` akan terjadi. Diurutkan pada zaman orde baru, setelah reformasi banyak elemen dan struktur penting di Indonesia berubah. Bukan hanya dalam informasi atau media, melainkan sistem kenegaraan.

Setahun setelah reformasi, terbit Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta lembaga ekonomi. Fungsi tersebut terkadang dapat menjadi celah bagi para politisi untuk menyisipkan kepentingannya. Reformasi juga merubah sistem pemilihan presiden yang awalnya melalui musyawarah perwakilan, menjadi pemilihan langsung atau yang disebut dengan “demokrasi”. Sistem demokrasi membuat setiap orang atau individu mendapatkan hak secara langsung untuk memilih presiden atau anggota dewan. Hal ini pula yang mendorong pers menjadi sasaran empuk bagi para politisi untuk menyebarkan kepentingannya.

Akan tetapi, perlu disadari lagi bahwa tidak semua kepentingan politisi itu buruk. Memang banyak dari kepentingan politisi bersifat negatif, namun bukan berarti tidak ada hal baik yang tertanam di dirinya. Bahkan tidak sedikit politisi yang memanfaatkan pers untuk menyampaikan programnya baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk bersikap secara bijak dalam menghadapi informasi yang begitu beragam. Bagaimana masyarakat memilah berita yang baik atau berita “berbumbu” intrik para politisi menjadi penting guna mendapatkan informasi yang seimbang.

Begitu pula dengan pers, mereka dituntut untuk memberikan atau mencari informasi yang benar dan bukan sekadar sumpah-serapah para politisi. Banyaknya individu yang ingin mengungkapkan pendapatnya, memberikan tambahan tugas bagi lembaga pers untuk memverifikasi semua informasi yang beredar di masyarakat. Selain itu, pers juga perlu mengetahui jati dirinya guna melihat lagi bagaimana ia harusnya bersikap. Pers tidak hanya harus tahu bagaimana media informasi bergerak dan berjalan, namun juga bersikap di era seperti ini.

Lantas bagaimana dengan media saat ini yang sudah `ditunggangi` oleh partai politik? Inilah tugas lebih para intelektual di negeri ini untuk mengawal pemberitaan ataupun dunia pers. Selain itu, hal yang lebih penting untuk diperhatikan oleh para intelektual dan masyarakat yaitu fungsi pers sejatinya sebagai kontrol sosial sudah mulai terkikis. Saat ini banyak pers atau media hanya menampilkan program hiburan semata bahkan jauh dari mendidik.

Akhir kata, selama masih ada media yang dapat melihat secara objektif, para politisi tidak akan melakukan hal-hal berlebihan dalam menggiring opini publik. Jika terdapat pemberitaan yang mengganjal atau penggiringan opini publik, pasti akan dikritisi oleh pers lainnya atau lawan partai politiknya. Namun sebagai pemuda, kita harus tetap waspada terhadap pemberitaan pada masa kini. Para pemudalah yang dituntut untuk memverifikasi informasi yang dapat diperoleh dengan mudah. Terakhir, sudah menjadi tugas bersama dari berbagai pihak untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat memilah berita dengan baik dan tidak ‘kemakan’ oleh janji-janji para politisi. (nw)

Oleh : Akbar Sih Pambudhi, Magang Edents 2013

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *