Pilkada 2017, Ajangnya Konten Hoax?

Mustofa-Hanif-Jatmiko

     Layaknya manusia pada umumnya, regenerasi merupakan hal yang sangat wajar, bahkan manusia “berlomba-lomba” untuk mencari pasangan lawan jenis yang akan memberikan keturunan berkualitas untuk meneruskan generasinya. Begitupun struktur pemerintah Indonesia baik tingkat nasional maupun daerah yang terus melakukan regenerasi melalui pemilihan umum kepala daerah atau biasa disingkat Pilkada dalam siklus 5 (lima) tahunan. Sejak tahun 2015, pemerintah eksekutif dan legislatif menyepakati bahwasannya Pilkada dilakukan serentak untuk pemerintah di daerah-daerah yang habis masa jabatannya pada tahun yang bersamaan atau yang kemudian tenar dengan sebutan Pilkada serentak.

     Pada tahun 2017 ini, sebanyak 101 daerah serentak melakukan Pilkada. Pilkada tersebut dibagi menjadi Pilkada tingkat provinsi berjumlah 7 provinsi yaitu Aceh, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, adapun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur sesuai UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian sisanya merupakan Pilkada tingkat kota atau kabupaten.

     Tak jauh dari pembangunan yang bersifat Jakarta-sentrisme, maka Pilkada kali ini juga banyak menyoroti proses Pilkada dari Ibukota negara Indonesia tersebut yang merupakan ‘kampung halaman’ bagi lembaga-lembaga pers besar di Indonesia baik yang bergerak di bidang visual (televisi, youtube, dll), media online, maupun media cetak. Hal ini jelas terlihat dari minimnya liputan mengenai proses Pilkada yang berada di luar daerah Ibukota negara Indonesia tersebut. Terlampau massif-nya liputan mengenai proses Pilkada DKI Jakarta memunculkan banyak konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya ikut beredar mewarnai riuhnya pesta demokrasi di Jakarta hingga menimbulkan gejolak yang menular hingga berbagai sudut negeri ini. Hal-hal seperti inilah yang kemudian merusak jalannya pesta demokrasi di Indonesia.

     Pilkada serentak ditujukan untuk meminimalisir biaya APBD, mulai dari belanja logistik, belanja pegawai, dll. Akan tetapi dengan tidak diimbanginya dengan sistem yang memadai akan menimbulkan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi ini. Berbagai macam cara digunakan untuk menjatuhkan pasangan calon lain yang tentunya hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudahan dalam membuat akun media sosial yang identitasnya dapat disamarkan dimanfaatkan dengan menyebarkan artikel-artikel tidak memiliki sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyebar secara massif melalui media sosial, apalagi ‘didukung’ dengan situasi Jakarta-sentrisme sehingga penyebaran tersebut kian santer terdengar hingga penjuru negeri ini. Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik dari segi kuantitas maupun kapasitas yang kurang mumpuni menjadikan kurangnya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim pemenanangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakilnya.  Kurang sehatnya persaingan ini merugikan bagi korban dari adanya aktivitas oknum-oknum tersebut.

     Tidak adanya kekuatan hukum yang kuat terkait informasi dan teknologi (ITE) adalah dalang dibalik ‘kerusuhan’ yang terjadi selama gelaran pesta demokrasi tahun ini. Saran penulis adalah menambah scan atau foto kartu tanda penduduk maupun akta kelahiran dalam verifikasi pembuatan akun media sosial adalah suatu langkah dasar yang dapat mengurangi penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Jika akun yang tidak terverifikasi tidak dapat menggunakan akun tersebut secara normal maka pengguna akan terbatasi aktivitasnya, sedangkan apabila akun yang sudah terverifikasi akan dengan mudah bagi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya laporan terkait aktivitas tersebut. Tidak cukup sampai disitu, penggunaan media berbasis web juga perlu dipantau aktivitasnya, dimana ditemukan beberapa situs web yang melanggar kode etik pers tidak terdaftar secara legal pada instansi yang telah ditunjuk pemerintah. Hal ini tentu meresahkan masyarakat dan juga mencoreng nama baik pers dikalangan masyarakat.

     Dengan banyaknya kejadian-kejadian tersebut diharapkan menjadi evaluasi pemerintah dalam menjalankan Pilkada pada tahun-tahun mendatang. Sehingga kejadian-kejadian tersebut dapat dikurangi atau lebih baiknya ‘hilang’ dari peradaban. Pemilu 2019 akan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menangani kejadian-kejadian serupa yang terjadi pada Pilkada tahun ini.

12030114130209

Mustofa Hanif Jatmiko

Mahasiswa Akuntansi 2014, Universitas Diponegoro

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *