Polemik Freeport di Tanah Papua

FPP Undip (26/09) – Kementerian Sosial dan Politik BEM Universitas Diponegoro menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Pengelolaan SDA di Papua, Sudah Tepatkah?” di Aula Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip. Acara ini menghadirkan Rachman Wiriosudarmo, Pengamat ESDM dan Ahli Pertambangan Indonesia, serta Spencer Paoh dan Kerry Yarangga dari PT Freeport Indonesia.

Pembicara pertama adalah Racham Wiriosudarmo yang menyampaikan materi Membangun Kebijakan Pengelolaan SDA Berbasis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Ia mengungkapkan bahwa saat merdeka Indonesia memiliki banyak SDA dan SDM. Menurutnya kedua hal tersebut adalah aset Indonesia untuk melakukan pembagunan negara. Maka mumpung sumber daya alam itu masih ada, produktivitas rakyat harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar saat SDA sudah habis, SDM Indonesia sudah menjadi aset pembangunan. “Sumber daya alam itu digunakan untuk membangun sumber daya manusia,” ungkapnya. Ia juga berpesan agar mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa untuk lebih peduli. Tidak hanya peduli terhadap lingkungan alam saja, tetapi juga sosial. “Jangan mematok pikiran harus begini begitu. Cobalah untuk membuka pikiran dan dengarkan pendapat orang lain,” ungkapnya.

Pembicara kedua yakni Spancer Paoh. Ia memaparkan tentang PT Freeport Indonesia. Menurutnya Freeport di Indonesia itu hanyalah mitos. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui Freeport melalui media saja. Ia mengungkapkan bahwa wilayah Freeport hanya sebagian kecil dari total wilayah Papua. Akan tetapi masyarakat berasumsi bahwa Freeport itu Papua, dan Papua itu adalah Freeport. Bahkan ada pula stigma dalam masyarakat bahwa Freeport adalah pihak yang bertanggung jawab atas kemakmuran masyarakat Papua. “Sekarang gini, ketika kalian ngekos dan kosan kalian bocor, apakah kalian yang harus memperbaikinya? Tidak kan? Pemilik rumahlah yang wajib memperbaikinya,” tutur Spencer. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai pemilik rumah harus mempebaikinya. Ia juga menegaskan bahwa memiliki saham yang lebih besar memang akan memberikan keuntungan yang besar pula. Namun risiko yang ditanggung juga semakin besar.

Galang selaku ketua panitia mengungkapkan bahwa acara ini adalah sebagai jalan untuk mendapatkan jawaban dari polemik Freeport. Ia berharap agar mahasiswa Undip lebih aktif dan kritis untuk mengkaji isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia.

Reporter : Ayu Wuland

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *