Remaja Berumur 17 Tahun Bernama Kebebasan Pers

Berawal dari Ibu bernama Reformasi, lahirlah harapan-harapan baru bagi Indonesia. Salah satunya adalah pers, yang pada masa Orde Baru (Orba) kehilangan hak asasinya sebagai pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia (HAM). Sedikit flashback, pers pada masa Orba terbelenggu oleh rezim yang katanya penak jamanku tho. Tempo, Detik, dan Editor adalah sedikit dari korban pemasungan kebebasan pers oleh rezim tersebut.

Ibu Reformasi pula yang merawat dan mendidik pers. Diawali oleh penerbian UU Pers No. 40 tahun 1999 pada 23 September 1999 sebagai pengganti UU yang represif dan membelenggu. Dilanjutkan oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie, Yunus Yosfiah mencabut Peraturan Menteri Penerangan No. 1 tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan Menteri Penerangan era Soeharto, Harmoko. Lalu yang paling fenomenal ketika Gus Dur, sapaan akrab KH. Abdurrahman Wahid, sebulan setelah menjadi Presiden tepatnya November 1999 membubarkan Depertemen Penerangan. Dan pers kembali mendapatkan hak asasinya. Bebas bergerak, berlarian, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia dengan berbagai macam tingkahnya.

Jika terhitung sejak zaman Reformasi, yaitu sejak UU Pers No. 40 tahun 1999 diterbitkan, usia pers di Indonesia sekarang adalah 17 tahun atau yang populer disebut Sweet Seventeen. Masa seorang remaja sedang bebas-bebasnya mencari jatidiri menuju kedewasaan. Pers pun demikian. Bersama dengan kemajuan teknologi abad ke-21, tingkah laku pers di Indonesia semakin bebas. Jika sebelumnya hanya hadir tiap pagi dalam media cetak seperti koran dan majalah, kini berkembang menjadi media elektronik layaknya radio dan televisi. Waktu penyiarannya pun bertambah menjadi pagi, siang, sore, hingga malam hari. Bahkan, kini tiap detik pun bisa dengan sekali klik enter pada gawai yang kita miliki. Tidak hanya bebas dalam dimensi waktu, isi pemberitaan pun juga semakin bebas. Hampir semua kegiatan manusia bisa menjadi berita. Kasus korupsi, kecelakaan, liputan pernikahan artis selama seminggu penuh, semuanya bisa.

Berbicara kebebasan pers, berarti kita juga sedang berbicara insan pers. Menurut KBBI Offline, pengertiannya adalah orang yang berkecimpung di dunia pers. Kebanyakan orang awam menyebut insan pers hanyalah wartawan dan perusahaan pers. Padahal jika ditelisik lebih jauh, setiap individu masyarakat bisa menjadi insan pers. Ketika seseorang melihat kebakaran lalu dia berlari berteriak ada kebakaran, secara esensi dia telah menjadi insan pers. Teriakannya mengakibatkan semua orang yang mendengarnya tahu informasi jika ada kebakaran yang terjadi. Apalagi sekarang ditunjang kecanggihan teknologi dan perkembangan internet, muncul istilah citizen journalism yaitu merupakan bentuk ‘way’ bahkan ’high way’ atau jalan besar –yang seharusnya bebas hambatan- agar rakyat dapat menyalurkan semua bentuk komunikasi, baik lisan dan tulisan pada media massa baik cetak dan elektronik, agar tercapai Indonesia yang demokratis (Pujanarko, 2010).

Hal tersebut idealnya bersamaan dengan sikap masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, sehingga informasi yang disampaikan adalah fakta. Namun, dibungkam untuk berpendapat selama 32 tahun ditambah perkembangan teknologi yang cepat, tampaknya menimbulkan euforia tersendiri bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, terutama di dunia maya. Karena realitasnya di lapangan, banyak informasi palsu yang dengan mudahnya kita dapatkan. Contoh yang masih segar di ingatan kita adalah ketika terjadi penyerangan teroris di Sarinah, Jakarta, pada Kamis 14 Januari 2016 lalu. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik grup-grup chatting ditemui pesan berantai (broadcast)  yang tidak masuk akal dan tidak etis. Seperti foto korban tanpa sensor, tempat-tempat sasaran teror berikutnya, hingga yang paling menarik perhatian adalah yang mengaitkan sebuah hashtag bisa menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia. Lebih parahnya, banyak yang percaya akan broadcast itu lalu menyebarkannya kembali.

Perilaku tersebut, selain merugikan masyarakat awam, juga tidak sesuai dengan fungsi pers. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media pendidikan (edukasi). Hal ini yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan mereka belum sadar jika termasuk pelaku pers.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan proses tabayyun atau proses pengecekkan kembali kebenaran dari sebuah berita. Allah SWT telah mengatur bab tabayyun pada ayat berikut:

 Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al Hujurat: 6-8)

Buku Fikih Jurnalistik: Etika dan Kebebasan Pers menurut Islam karangan Faris Khoirul Anam menyebutkan bahwa proses tabayyun dimulai dari kebenaran sebuah berita. Jika salah maka otomatis berita itu tidak layak dan harus dihapus. Hanya berita benar yang disebarkan. Setelah berita dijamin kebenarannya, maka lanjut ke bagaimana kebermanfaatan berita tersebut bagi masyarakat luas. Jika ternyata tidak bermanfaat, apa keuntungannya menyebarkan berita yang tidak ada faedahnya? Nah, baru ketika berita itu sudah benar dan bermanfaat maka berita itu layak disebarluaskan, sebagai peranan pers dalam hal pendidikan.

Akhir kata, menginjak 17 tahun pers di Indonesia lahir kembali, seperti seorang remaja yang bebas mencari identitas diri, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dari berbagai pihak. Agar kebebasan pers di Indonesia dapat benar-benar mencapai kedewasaannya dan tidak “manja” dengan Ibu Reformasi 1998. (nw)

Oleh : Niki Agni Eka Putra M, Magang Edents 2015

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *