Senja Kritis BEM FEB Undip Diskusikan Problematika Impor Beras

Undip (23/02) – Divisi Kebijakan Publik BEM FEB Undip gelar kajian “Senja Kritis” di Selasar Gedung PKM. Muthahary Hayurrahman, penanggung jawab kajian kali ini, menjelaskan adanya “Senja Kritis” diharapkan dapat mendorong mahasiswa FEB untuk lebih mencintai budaya diskusi. “Mencerdaskan mahasiswa FEB, mendorong mereka untuk berdiskusi karena sebelumnya sangat menjadi karakter mahasiswa ekonomi yang jarang mau ikut kajian. Bahkan urusan ekonomi pun mereka enggan membahasnya karena dianggap nggak penting atau hanya menambah beban pikiran saja. Serta ingin membongkar stigma negatif yang kurang mencerminkan mahasiswa,” tukas Muthahary.

Isu yang diangkat “Senja Kritis” kali ini yaitu tentang impor beras yang mengundang polemik. Pada awal tahun 2018, pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) mengeluarkan kebijakan impor beras sebesar 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dikarenakan cadangan beras di BULOG hanya tersisa 140 ribu ton. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi kelangkaan. Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) yang menyampaikan fakta bahwa produksi beras di Indonesia dalam kisaran 48 juta ton dengan tingkat konsumsi 30 juta ton, sehingga dapat dikatakan Indonesia surplus produksi beras. Perbedaan data dua kementerian ini menimbulkan kejanggalan, sehingga mulai timbul keraguan masyarakat dan mahasiswa akan transparansi kinerja pemerintah.

Syahid Izzulhaq, salah seorang peserta kajian, menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa hendaklah berfikir secara teoritis. Ia berpendapat bahwa tidak ada informasi yang salah dari dua kementerian itu, namun memang datanya yang tidak selaras sehingga wajar saja informasi yang diberikan berbeda. “Pemerintah juga tidak mungkin gegabah dalam mengambil keputusan [impor beras]” jelasnya.

Pendapat tersebut dibantah oleh peserta lain yang mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih meningkatkan manajemen internal sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Selain itu Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan dalam tiga tahun ini swasembada pangan akan terlaksana, namun kenyataannya negara agraris seperti Indonesia masih mengimpor beras.

Pendapat pro dan kontra terus terjadi dalam kajian ini, dimana pihak pro menegaskan bahwa serangan hama dan keterbatasan beras memang harus ditanggulangi dengan cepat karena ini menyangkut kebutuhan pokok. Sehingga untuk saat ini impor beras sah-sah saja dilakukan, namun untuk ke depannya pemerintah harus bisa menghadirkan solusi dan pemerintah juga harus bisa mengontrol harga gabah agar tidak merugikan petani beras. Sedangkan dari pihak kontra menganggap bahwa lagi-lagi pemerintah tidak bisa memberikan transparansi serta belum sepenuhnya mampu mengatur manajemen pertanian, sehingga masalah impor beras tak kunjung mendapat solusi.

Reporter: Karima Suci, Elvi Diana

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *