Senja Kritis BEM FEB Undip, Diskusikan Utang Negara Indonesia

FEB Undip (23/3) – BEM FEB Undip kembali mengadakan kegiatan Senja Kritis. Kegiatan ini bertempat di Selasar Gedung PKM FEB Undip. Bayu Irianto, Ketua Panitia Senja Kritis, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi pencerdasan bagi masyarakat FEB perihal permasalahan yang sedang berkembang. “Salah satu latar belakang yang paling utama adalah pencerdasan masyarakat FEB, karena masyarakat FEB kurang kritis dalam menghadapai setiap permasalahan sosial, politik, maupun budaya, bahkan di bidang ekonomi”.

Kali ini senja kritis membahas tentang darurat utang negara. Topik ini diangkat karena hal tersebut merupakan isu terkini yang perlu untuk dibahas. “Pemilihan topiknya fokus ke ekonomi, sebenarnya dilihat dari isu-isu terkini,” kata Bayu.

Kegiatan ini dibuka dengan pembacaan materi oleh pemantik dan moderator pada pukul 16.25 WIB. Pemantik menjelaskan bahwa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) utang negara dijadikan sebagai isu yang asik untuk dimainkan oleh partai oposisi. Tommy Soeharto mengeluarkan pernyataan bahwa utang Indonesia bertambah hingga tujuh kali lipat dibandingkan ketika Soeharto menjabat dulu. Utang negara berhubungan dengan debt to GDP. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini berbeda dengan yang ditetapkan Jepang yaitu 200 persen untuk batas rasionya. Pada akhir tahun 2017, rasio utang luar negeri Indonesia sebesar 29,2 persen.

Leo, salah satu peserta dalam acara tersebut berpendapat bahwa nilai mata uang tidak selalu sama sehingga berimplikasi pada utang negara. Menurutnya utang negara masih aman karena masih dalam kisaran 30%. Utang tersebut diposkan dalam hal yang betul misalnya tol laut, bandara, kereta api, waduk, dan lain sebagainya. Menurut Agung, peserta Senja Kritis, utang timbul karena defisit. Multiplier effect adalah tambahan-tambahan yang didapat dari yang dikeluarkan. “Utang Indonesia tinggi karena sumber pendanaan di Indonesia kurang”, kata Agung. Indikator debt to GDP kurang menggambarkan ekonomi Indonesia sehingga harusnya yang menjadi ukuran adalah GNP bukan GDP.

Bayu menjelaskan tidak terdapat kendala yang berarti dalam penyelenggaraan kegiatan ini. “Kalau persiapan dan teknis tidak terlalu masalah karena cuma mengumpulkan peserta, mencari tempat, dan membuat kajian. Kalau jumlah peserta bukan kendala karena itu masalah internalnya, dari mereka sendiri,” tukas Bayu.

Bayu berharap setelah kegiatan ini berlangsung, masyarakat FEB dapat lebih berpikir kritis dalam menanggapi permasalahan yang ada. “Salah satu harapan untuk peserta yang datang, mereka paham betul apa topik yang dibawa ini bagaimana pandangan mereka jadi satu frame bagaimana mereka memikirkan utang itu di posisi bagaimana kondisi utang Indonesia. Kalau di luar peserta saya harapkan masyarakat FEB bisa tertarik untuk kritis terhadap permasalahan bangsa ya khususnya dari bidang ekonomi”, tutup Bayu.

Reporter: Olivia Gita

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *