Tanggapi Revisi UU MD3, BEM Undip Adakan Diskusi

Undip (21/2) – Bidang Sosial dan Politik BEM Undip selenggarakan diskusi mengenai revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRPD (MD3). Bertempat di pelataran Student Center, diskusi menghadirkan Julio B. Harianja (Menteri Adkesma BEM KM Unnes 2016) sebagai narasumber.

Rahmat Hidayatullah, perwakilan BEM Undip, mengemukakan bahwa pengangkatan tema revisi UU MD3 sebagai  bahan diskusi didasari pada beberapa pasal yang rentan pengaplikasiannya. ”Terus juga ini semacam pasal karet yang bisa disalahgunakan dan rentan untuk digunakan dan diaplikasikan di masyarakat,” ungkapnya.

Undang-undang tersebut telah disahkan pada tanggal 12 Februari 2018. Pembahasan diskusi berfokus kepada beberapa pasal dalam UU MD3 yang telah direvisi seperti pasal 73, pasal 122, dan pasal 245 dimana berpotensi menciptakan lembaga legislatif yang antikritik. Julio menjelaskan bahwa revisi terhadap pasal-pasal ini perlu dikaji ulang, karena sifatnya yang tidak memiliki tolok ukur yang jelas (pasal karet). Seperti tindakan merendahkan kehormatan anggota dewan, tidak dijelaskan batasan ataupun ukuran-ukuran yang dimaksud tindakan merendahkan kehormatan itu seperti apa.

Hasil diskusi tertuang dalam tiga pernyataan sikap BEM Undip yaitu:

(1) Mendesak DPR untuk meninjau kembali pasal per pasal UU MD3 dan menuntut DPR untuk melakukan revisi kembali pasal UU MD3 yang menciderai demokrasi;

(2) Menuntut DPR untuk lebih bijak dalam membuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

(3) Menolak segala upaya bentuk pelemahan demokrasi rakyat Indonesia, baik berupa kritikan atau penyampaian pendapat dimuka umum terhadap kebijakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena berpotensi menciderai pasal 28 E UUD 1945.

“Insyaallah akan ada diskusi-diskusi lanjutan jika teman-teman mahasiswa Undip sepakat untuk diskusi mengenai tema tersebut”, jelas Rahmat. Dirinya menginginkan agar pihak BEM fakultas membahas persolan ini dalam bentuk kajian ataupun pernyataan sikap. Tentang slogan “Berani Gundul Hebat”, dia menerangkan bahwa kata-kata tersebut mencerminkan terpangkasnya demokrasi yang ada di Indonesia yang tercermin dari revisi UU MD3.

Rahmat berharap agar kedepannya mahasiswa Undip lebih peduli akan kasus apapun, dan kinerja DPR dapat terus membaik. “Mudah-mudahan mahasiswa Undip aware akan kasus apapun karena kita tidak boleh merasa eksklusif di atas masyarakat, karena kita ini juga masyarakat. Lalu harapannya untuk DPR, semoga di Senayan sana menjadi lebih baik, tidak menjadi anti kritik dan mereka juga harus peduli terhadap kinerja mereka yang telah lakukan pada masyarkat,” tutupnya.

Reporter: Igi

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *